Pemprov Kalsel Dorong Pemulihan 12 Ribu Hektare Lahan Pertanian Terdampak Banjir
SOALRAKYAT.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan langkah pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota. Upaya pemulihan ini dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar berjalan efektif serta tepat sasaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura.
“Pasca banjir, yang terdampak bukan hanya tanaman pokok seperti padi dan jagung, tetapi juga tanaman hortikultura. Saat ini kita sedang melakukan pemulihan, dan itu dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Syamsir Rahman di Banjarbaru, Senin (9/2/2025).
Ia menyebutkan, total luas lahan pertanian yang sempat terendam banjir diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu hektare. Namun, sebagian lahan tersebut telah mulai ditangani secara mandiri oleh para petani.
“Sebagian sudah dikerjakan oleh petani sendiri. Sisanya masih kami monitoring karena ada lahan yang memang belum bisa dilakukan penanaman maupun pengolahan,” jelasnya.
Syamsir menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel akan berperan mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), serta koordinasi dengan jajaran teknis di lapangan. Fokus pemulihan saat ini berada di sejumlah wilayah terdampak, seperti Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut.
“Sentra pertanian di Kabupaten Barito Kuala juga terdampak, namun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini akan kami bahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi teknis yang dijadwalkan pada minggu depan,” ujarnya.
Menurut Syamsir, peran pemerintah kabupaten dan kota sangat penting dalam penanganan pascabanjir, mengingat kewenangan wilayah berada di masing-masing daerah.
“Pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah secara langsung. Yang memiliki wilayah itu kabupaten dan kota. Karena itu, identifikasi ulang dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota dan kelompok tani,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberian bantuan dilakukan secara selektif, mengingat keterbatasan anggaran provinsi akibat adanya penyesuaian dan pemotongan anggaran pada tahun berjalan. Bahkan, beberapa kabupaten telah lebih dulu menyiapkan bantuan bagi petani terdampak.
“Kalau semuanya diminta bantuan, tentu tidak bisa. Beberapa kabupaten sudah menyiapkan bantuan sendiri. Provinsi akan melihat kekurangannya saja,” katanya.
Lebih lanjut, bantuan dari pemerintah provinsi akan difokuskan pada lahan yang benar-benar membutuhkan dukungan tambahan, terutama dengan luasan terdampak di atas seribu hektare.
“Biasanya petani sudah mengantisipasi lebih dulu secara mandiri. Kekurangannya nanti baru kita bantu dari provinsi,” pungkas Syamsir Rahman.