Wamensos Dorong Pemberdayaan Keluarga Rentan di Sulbar, Fokus pada Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat
.jfif)
SOALRAKYAT.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mendorong penguatan program pemberdayaan bagi keluarga rentan di Sulawesi Barat, khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR), sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin Gubernur Suhardi Duka di Kantor Kementerian Sosial RI, Senin (13/4/2026).
Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan pentingnya perluasan kuota program pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia menyebutkan, secara nasional terdapat sekitar 2 juta KPM yang diharapkan mendapat intervensi pemberdayaan. Namun, berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah pusat, kuota yang disetujui saat ini mencapai 200 ribu KPM, meningkat signifikan dari sebelumnya sekitar 15 ribu KPM.
“Kita dorong agar kuota ini terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak keluarga, khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat, dapat mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat dengan merintis dua lokasi di Polewali Mandar dan Mamuju. Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana tengah berlangsung dengan dukungan lahan seluas 6 hingga 8 hektare.
Ia juga memaparkan kondisi sosial ekonomi Sulawesi Barat yang masih menghadapi tantangan. Tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,4 persen, sementara kemiskinan umum berada di angka 10,17 persen. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui angka nasional, yakni mencapai 5,36 persen.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui mekanisme subsidi silang,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti masih adanya masyarakat miskin ekstrem yang belum terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah pun berharap adanya dukungan pasca-pemetaan agar kelompok tersebut dapat diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan UMKM dan pelatihan kewirausahaan.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera melakukan pengecekan kuota PBI serta memperkuat koordinasi antara dinas sosial kabupaten dan provinsi. Ia menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan setiap bulan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Bagi yang sudah tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan, sementara masyarakat yang membutuhkan dapat diusulkan untuk dimasukkan atau dilakukan reaktivasi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komunitas Adat Terpencil, I Ketut Supena, menyampaikan perkembangan program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat. Untuk wilayah Mamuju terdapat kuota 106 orang tua, sedangkan di Polewali Mandar sebanyak 71 orang tua, dengan 24 di antaranya belum melalui asesmen.
Ia menambahkan, program pemberdayaan diawali dengan asesmen terhadap lokasi dan potensi kewirausahaan orang tua siswa, dengan sasaran kelompok desil 1 hingga 4.
“Pendampingan ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui sinergi ini, diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan orang tua secara berkelanjutan.