Pansus I DPRD Kalsel Soroti 154 Desa Blank Spot dalam Evaluasi LKPJ 2025
SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) I LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025, Ilham Noor, menyampaikan hasil rapat bersama mitra kerja usai memimpin pertemuan di ruang Komisi I Lantai IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (14/4/2026).
Rapat tersebut diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Provinsi Kalsel, Inspektorat Provinsi Kalsel, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel. Masing-masing OPD hadir bersama kepala dinas, pejabat eselon III, serta Kasubbag Renpor.
Ilham Noor menjelaskan, rapat ini menitikberatkan pada evaluasi kinerja OPD selama tahun anggaran 2025 berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, sekaligus menelaah tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.
“Hari ini Pansus I LKPJ tahun 2025 bidang hukum dan pemerintahan telah melaksanakan rapat dengan tiga mitra, yaitu Diskominfo, Inspektorat, serta Satpol PP Damkar dan Linmas. Kami menekankan pada kinerja mereka selama pelaksanaan program serta mereview rekomendasi tahun lalu apakah sudah dilaksanakan atau belum,” ujarnya.
Ia menyebutkan sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, meski masih ada beberapa program yang belum terlaksana akibat efisiensi anggaran. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat OPD harus menyesuaikan prioritas program.
“Sebagian besar sudah dilaksanakan, namun ada juga yang belum karena kendala efisiensi, sehingga mereka harus mengatur strategi dan memilih program yang lebih prioritas,” jelasnya.
Secara khusus, Pansus I menyoroti kinerja Diskominfo terkait masih adanya wilayah blank spot di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data, terdapat sekitar 154 desa yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
“Untuk Kominfo, ada sekitar 154 desa yang masih blank spot. Kami minta data detail permasalahannya, karena ini menjadi perhatian penting untuk diperjuangkan ke depan,” tegas Ilham.
Ia menambahkan, Pansus berharap dalam beberapa tahun ke depan tidak ada lagi wilayah di Kalimantan Selatan yang mengalami blank spot. Diskominfo pun diminta fokus pada pengembangan jaringan komunikasi, termasuk pembangunan jaringan strategis seperti jalur Banjarbaru–Mentewe di Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya, meskipun program tersebut telah dianggarkan, pelaksanaannya masih tertunda akibat kebijakan efisiensi. Namun demikian, Pansus tetap mendorong agar kajian teknis dan kebutuhan anggaran terus dilakukan sebagai dasar pengusulan kembali.
“Kami minta Kominfo tetap melakukan kajian dan menghitung kebutuhan anggaran. Nantinya akan kami dorong agar bisa diusulkan kembali, termasuk melalui APBD Perubahan, sehingga sinkron dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ilham Noor menegaskan, Pansus I DPRD Kalsel akan terus mengawal hasil evaluasi ini agar dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pemerintahan dan teknologi informasi.