Mensos Tegaskan Pemeringkatan Desil DTSEN Dilakukan BPS Secara Ilmiah
.jpg)
SOALRAKYAT.COM, PURWAKARTA - Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan ilmiah berbasis statistik.
Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026).
“Yang melakukan perangkingan itu BPS. Bukan pendamping, bukan kepala desa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan Menteri Sosial,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa metode pemeringkatan yang digunakan BPS didasarkan pada pendekatan statistik yang dikerjakan oleh para ahli, sehingga proses penilaian tersebut perlu dipercayakan sepenuhnya kepada BPS.
“Bukan pendekatan semaunya sendiri, tetapi menggunakan ilmu statistik oleh mereka yang ahli. Jangan berdebat soal kriteria dan lain sebagainya. Beriman saja kepada BPS. Kalau kita mau debat tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Menurutnya, peran pemerintah daerah, pendamping sosial, operator desa, serta masyarakat adalah membantu proses pemutakhiran data sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Data tersebut kemudian diolah oleh BPS menggunakan sistem yang terintegrasi dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga.
Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk membantu mendata warga miskin yang belum tercatat dalam sistem pemerintah. Kelompok tersebut oleh Prabowo Subianto disebut sebagai The Invisible People.
“Mereka yang seharusnya mendapatkan afirmasi dari negara justru tertinggal karena tidak terdata dalam data resmi pemerintah,” katanya.
Untuk mendukung pemutakhiran data, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pembaruan DTSEN serta menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa data DTSEN masih terus disempurnakan.
“Apakah data kita sudah sempurna? Belum. Tetapi jika kita melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan, terstruktur, dan menggunakan ukuran yang ditetapkan BPS, saya percaya data DTSEN akan semakin akurat,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa lembaganya bertanggung jawab memastikan kualitas DTSEN sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah.
“Tugas kami memastikan DTSEN menjadi data tunggal yang akurasinya dapat dijamin dan menjadi basis kuat untuk intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengingatkan masyarakat untuk bersikap jujur saat proses survei lapangan (ground check) guna menjamin keakuratan data.
“Supaya bisa maju, sampaikan kepada masyarakat agar jujur ketika disurvei. Ada kesempatan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali,” tuturnya.
Hingga 23 Januari 2026, DTSEN telah mencatat sekitar 289 juta individu dan lebih dari 95 juta keluarga yang dipadankan secara nasional. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 24 kementerian dan lembaga sebagai dasar penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Proses pemutakhiran juga terus dilakukan. Tercatat sebanyak 56.228.037 individu dalam 17.762.228 keluarga telah diperbarui, dengan 529.577 keluarga mengalami perubahan desil—baik naik maupun turun—sebagai bagian dari upaya memastikan data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat.