Mensos: Pasca-Lebaran Jadi Momentum Perkuat Disiplin dan Pelayanan Publik

 

SOALRAKYAT.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa masa setelah libur Idulfitri 1447 Hijriah harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk kembali bekerja dengan semangat baru, disiplin tinggi, serta semakin berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar secara hybrid di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Rapat tersebut diikuti para pimpinan direktorat di lingkungan Kemensos.

“Pasca-Lebaran ini harus menjadi awal percepatan kerja yang lebih disiplin, lebih bersih, dan lebih berdampak. Semua program, data, pengawasan, dan layanan harus bermuara pada satu tujuan, yakni melindungi, menguatkan, dan memuliakan masyarakat,” kata Gus Ipul.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada ego sektoral di tubuh Kemensos. Menurutnya, seluruh unit kerja harus bergerak dalam satu irama guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Satu orkestrasi yang terhubung satu dengan yang lain. Para direktur harus sering berkoordinasi, tidak hanya secara formal, tetapi benar-benar duduk bersama mencari solusi dan mengintegrasikan program agar berdampak nyata di masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga menyoroti sejumlah agenda strategis yang perlu dipercepat, salah satunya koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen.

Ia meminta daerah yang belum memiliki gedung sekolah permanen menyiapkan solusi sementara yang layak, aman, dan berkualitas dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Selain itu, ia juga meminta percepatan evaluasi pemerataan sumber daya manusia di Sekolah Rakyat, mulai dari tenaga pengajar, wali asrama, tenaga administrasi, hingga tenaga pendukung lainnya.

Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, serta korban penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, layanan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang manusiawi, berbasis keluarga, dan berbasis komunitas.

Ia juga menegaskan bahwa sentra-sentra Kemensos di berbagai provinsi harus menjadi ujung tombak pelayanan sosial. Sentra tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan administratif, tetapi juga harus menjadi pusat layanan terpadu yang aktif, responsif, dan solutif.

“Sentra harus menjadi simpul yang menghubungkan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan pelayanan kedaruratan. Pelayanan harus terukur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan sentra juga perlu bergerak dari pola pasif menjadi lebih proaktif melalui pendekatan jemput bola dalam menangani persoalan sosial di wilayah kerja masing-masing.

Di sektor perlindungan dan jaminan sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial harus semakin tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ia juga meminta setiap aduan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan solutif.

Program pemberdayaan sosial, lanjutnya, harus diperkuat agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu menuju kemandirian melalui program graduasi penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bansos. Menurutnya, seluruh kebijakan harus berbasis data yang akurat, bukan asumsi.

Terakhir, Gus Ipul menekankan penguatan peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan program sejak awal agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan meminimalkan risiko penyimpangan.

“Pengawasan harus lebih dini, lebih cermat, dan menyentuh titik-titik rawan pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan bansos, pengelolaan sentra, Sekolah Rakyat, dan pemanfaatan anggaran,” pungkasnya.

NASIONAL

EKONOMI BISNIS