Diskominfo Kaltim Kick Off Monev KIM 2026, Perkuat Peran Komunitas Informasi Masyarakat

 

SOALRAKYAT.COM, KALTIM - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mengawali pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2026 melalui Zoom Meeting, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal atau kick off pelaksanaan monev KIM yang akan dilakukan secara bertahap bersama seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Pelaksanaan perdana diikuti perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser, beserta para pengurus dan anggota KIM dari kedua daerah tersebut.

Suasana kegiatan berlangsung santai dan interaktif dengan agenda utama berupa sharing atau berbagi pengalaman mengenai perkembangan KIM di masing-masing daerah. Para peserta saling bertukar informasi terkait program kerja, penyebarluasan informasi publik, edukasi digital kepada masyarakat, hingga tantangan menjaga eksistensi komunitas di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi informasi.

Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Fauzan Rahman, mengatakan monitoring dan evaluasi ini bukan hanya sebatas penilaian, tetapi juga menjadi ruang komunikasi dan penguatan jejaring antar pengelola KIM di daerah.

“Kami ingin mendengar langsung bagaimana perkembangan KIM di kabupaten/kota, termasuk tantangan dan inovasi yang dilakukan di lapangan. Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi ruang berbagi sekaligus memperkuat peran KIM sebagai mitra pemerintah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain mempererat silaturahmi antar komunitas, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong KIM agar semakin aktif, adaptif, dan kreatif dalam menyampaikan informasi yang positif, edukatif, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIM Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Juni 2026 dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem informasi masyarakat di daerah.

NASIONAL

EKONOMI BISNIS