Kemenag Siap Kawal Data Program Makan Bergizi Gratis untuk 15,6 Juta Santri dan Siswa Madrasah
SOALRAKYAT.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mengawal penguatan tata kelola data guna memastikan ketepatan sasaran bagi peserta didik di madrasah dan pesantren.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat MBG di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, serta dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi.
Dalam forum itu, Wamenag menegaskan bahwa Kemenag memiliki basis penerima manfaat yang besar dalam program MBG, yakni sekitar 15,6 juta jiwa yang mencakup santri dan siswa madrasah. Karena itu, penguatan kualitas serta integrasi data dinilai menjadi langkah krusial.
“Kementerian Agama 100 persen mendukung dan sangat membutuhkan program MBG. Ini bukan sekadar dukungan administratif, tetapi kebutuhan riil agar peserta didik di madrasah dan pesantren mendapatkan asupan gizi yang lebih baik,” ujar Wamenag.
Ia menjelaskan, Kemenag saat ini tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi, konsistensi, serta sinkronisasi data dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kami sedang merapikan sistem data agar lebih terintegrasi dan mudah disinergikan. Dengan data yang semakin baik, intervensi program juga akan semakin tepat sasaran,” lanjutnya.
Wamenag juga menyoroti karakteristik pendidikan keagamaan yang memiliki irisan antara siswa madrasah dan santri pesantren. Lebih dari 30 persen siswa madrasah diketahui juga berstatus santri yang tinggal di lingkungan pesantren.
Karena itu, ia mengusulkan pendekatan klasifikasi yang lebih sederhana, yakni kategori “santri” dan “non-santri”, guna menghindari tumpang tindih data dan memperjelas pengukuran capaian program.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan implementasi yang adaptif, terutama bagi pesantren dengan jumlah santri besar maupun keterbatasan sarana.
“Pesantren pada prinsipnya sangat terbuka dan membutuhkan program ini. Pendekatan yang fleksibel dan kontekstual akan membantu implementasi MBG berjalan optimal tanpa mengabaikan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, dukungan pemenuhan gizi di pesantren merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, mengingat peran strategis pesantren dalam pembinaan karakter generasi muda.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menekankan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program MBG.
“Kami membutuhkan data yang terintegrasi agar program benar-benar tepat sasaran. BGN berperan sebagai pengguna data yang bersinergi dengan seluruh kementerian terkait,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG diprioritaskan untuk menjangkau kelompok paling rentan, termasuk wilayah dengan kerawanan pangan dan prevalensi stunting tinggi.
Senada, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang bersifat dinamis.
“Data kelompok ini terus bergerak, sehingga diperlukan mekanisme pembaruan yang berkelanjutan agar intervensi tepat sasaran,” ujarnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menambahkan, pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah memprioritaskan wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan.
“Dengan data yang kuat, manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal,” katanya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas data, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih terarah dengan fokus pada kelompok rentan.
Kemenag menegaskan akan terus berkontribusi aktif dalam penyediaan data yang akurat sekaligus mendukung implementasi program yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di lingkungan madrasah dan pesantren.