Pemerintah Percepat Hilirisasi dan Ketahanan Energi untuk Perkuat Kemandirian Ekonomi
SOALRAKYAT.COM, BOGOR – Pemerintah menegaskan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di kediaman presiden di Hambalang, Rabu (25/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil melaporkan bahwa dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara proyek lainnya dijadwalkan mulai berjalan pada bulan depan.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasinya,” ujar Bahlil.
Selain hilirisasi, Presiden juga mengarahkan optimalisasi seluruh potensi energi domestik guna memperkuat swasembada energi nasional. Fokus pengembangan diarahkan pada pemanfaatan etanol serta biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor energi.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di kita baik itu etanol maupun biodiesel dari CPO,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya Batu Bara dan Nikel. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, meskipun pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel, namun dilakukan secara terukur agar tidak memicu kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di pasar internasional.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply dan demand serta harga,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga memberi sinyal akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan saya naikkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara serta menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan agar kepentingan negara menjadi prioritas. Sumber daya alam kita merupakan aset negara, sehingga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan kedaulatan pengelolaan mineral. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi mengejar volume produksi, tetapi memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bangsa.
“Kita ingin yang ideal adalah harga bagus dan produksi juga bagus. Tapi kalau tidak, jangan sampai barang kita dijual murah,” tegasnya.