Kemensos Percepat Bantuan Pascabanjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Lebih dari 67 Ribu Keluarga Jadi Penerima
.jpg)
SOALRAKYAT.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Setelah sebelumnya menyalurkan santunan bagi korban meninggal dunia dan korban luka berat, pemerintah kini mulai menyalurkan berbagai bantuan lanjutan kepada masyarakat terdampak.
Bantuan tersebut meliputi bantuan isian hunian, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta jaminan hidup (Jadup) yang disalurkan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini proses penyaluran bantuan sedang berlangsung untuk dua jenis bantuan utama, yakni isian hunian dan BSSE.
“Sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Di mana untuk isian hunian itu sebesar Rp3 juta per keluarga, sedangkan untuk BSSE sebesar Rp5 juta per keluarga,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi untuk menerima bantuan tersebut mencapai 67.886 keluarga dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp543 miliar.
Menurut Gus Ipul, proses penetapan data penerima bantuan dilakukan melalui tahapan verifikasi berlapis agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh bupati atau wali kota yang sudah menyangkut by name by address (BNBA). Setelah itu ditandatangani oleh Kapolres dan Kajari, kemudian diverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah menjadi data final, barulah menjadi pedoman kami dalam menyalurkan bantuan,” jelasnya.
Selain bantuan tersebut, Kemensos juga menyalurkan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang setiap bulan selama tiga bulan. Data yang telah diverifikasi menunjukkan terdapat 248.588 penerima manfaat untuk program jadup dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp335 miliar.
Pada tahap pertama penyaluran, PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada 38.070 keluarga penerima manfaat serta bantuan jaminan hidup kepada 143.496 penerima di tiga provinsi terdampak.
“Inilah gambaran penyalurannya. Kami berharap bantuan ini bisa cepat sampai ke masyarakat namun tetap tepat sasaran, dilakukan secara hati-hati, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengirimkan data dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa hingga 5 Maret 2026 pihaknya telah menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada sekitar 17 ribu keluarga penerima manfaat atau lebih dari 26 persen dari total target penerima.
Menurutnya, proses penyaluran akan terus dipercepat dengan target seluruh bantuan dapat tersalurkan sebelum Idulfitri.
“Dalam beberapa hari ke depan penyaluran akan terus bertambah. Dari total sekitar 67 ribu keluarga penerima manfaat, kami targetkan pada tanggal 15 semuanya sudah selesai sehingga sebelum Lebaran saudara-saudara kita sudah menerima haknya,” kata Haris.
Selain itu, PT Pos Indonesia juga akan segera menyalurkan bantuan jaminan hidup. Dengan jaringan kantor pos yang tersebar luas, diharapkan penerima bantuan dapat dengan mudah mengakses hak mereka.
“Kalau penerima sedang tidak berada di tempat, misalnya karena persiapan Lebaran, mereka bisa datang ke kantor pos terdekat. Petugas kami akan membantu proses pembayaran, bahkan memungkinkan dilakukan di tempat mereka sedang bersilaturahmi,” jelasnya.
Haris menambahkan, proses penyaluran bantuan dilakukan melalui tiga mekanisme, yakni pembayaran langsung di kantor pos, penyaluran di komunitas seperti kantor desa atau kelurahan, serta pengantaran langsung kepada penerima yang lanjut usia atau dalam kondisi sakit.
Untuk mendukung proses tersebut, PT Pos Indonesia mengerahkan sekitar 454 kantor pos yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, EVP Government and Corporate Business PT Pos Indonesia Hendra Sari, VP Penyaluran Dana PT Pos Indonesia Andi Rosa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.