Kemenhaj Antisipasi Situasi Timur Tengah, Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas
SOALRAKYAT.COM, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.
Tercatat sebanyak 7.782 jemaah telah kembali ke Tanah Air dalam periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026. Sementara itu, sebagian lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi dan hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah umrah dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.
“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” tegasnya.
Untuk mendukung proses kepulangan jemaah, Kemenhaj menyiapkan dua skema, yakni meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi meningkat.
“Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” tambahnya.
Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario mitigasi.
Wakil Menteri juga mengutip arahan Prabowo Subianto yang menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi.
“Pesan Presiden sangat jelas, wajah Kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” pungkasnya.