BI Kaltim Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Jelang Idulfitri 1447 H
SOALRAKYAT.COM, SAMARINDA - Menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah daerah mempertegas komitmen menjaga stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.
Upaya ini difokuskan pada penguatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mengantisipasi potensi gejolak harga sekaligus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan menjelaskan bahwa pengendalian inflasi akan difokuskan pada sejumlah komoditas yang secara historis kerap mengalami kenaikan harga menjelang hari raya.
“BI Kaltim terus mendorong implementasi strategi 4K sebagai pilar utama stabilitas harga, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Jajang dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Ruang Maratua BI Kaltim, Jumat (6/3/2026).
Selain itu, BI Kaltim juga mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) Kaltim sebagai instrumen pendukung kebijakan berbasis data. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan komoditas strategis secara lebih responsif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang terintegrasi lintas instansi.
Di sisi lain, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas layanan digital pemerintah daerah.
Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur sendiri menunjukkan tren yang semakin positif.
Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi non-tunai di masyarakat serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan ke depan dapat dikelola dengan baik sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujar Jajang.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HLM tersebut, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga, khususnya menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
Di saat yang sama, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.