Setahun Kepemimpinan Rudy Mas'ud-Seno Aji, Program Prioritas Mulai Terealisasi
SOALRAKYAT.COM, KALTIM - Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji, sejumlah program prioritas mulai menunjukkan arah implementasi.
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, keduanya mengusung visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan.
Program unggulan Gratispol menjadi perhatian publik karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bantuan pendidikan gratis jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan tanpa biaya administrasi, seragam sekolah gratis, internet desa, hingga bantuan perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah.
Sejumlah capaian awal tercatat, di antaranya bantuan pendidikan yang telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa di Kalimantan Timur, distribusi puluhan ribu paket seragam sekolah, serta konektivitas digital desa yang melampaui target awal. Namun, pelaksanaan program juga menghadapi tantangan administratif, penyesuaian kriteria penerima, serta pemerataan manfaat antarwilayah.
Dialog Publik Evaluasi Satu Tahun
Evaluasi capaian tersebut mengemuka dalam Dialog Publika TVRI Kalimantan Timur bertajuk “Menakar Satu Tahun Capaian Pemimpin Kaltim”, Jumat (20/2/2026). Hadir sebagai narasumber Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dan akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi.
Sri Wahyuni menekankan bahwa sebelum berbicara soal capaian, publik perlu memahami proses birokrasi dalam menjalankan program prioritas kepala daerah. Menurutnya, pascapelantikan, langkah utama adalah mengintegrasikan janji politik dengan dokumen perencanaan pembangunan melalui penyusunan RPJMD.
“Integrasi itu mempertemukan program teknokratik dengan visi politik agar dapat dijalankan dalam kerangka regulasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses integrasi relatif selaras karena sebagian besar janji politik beririsan dengan program pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini memudahkan penyesuaian anggaran melalui pergeseran dan perubahan program pada tahun pertama.
Penyesuaian Regulasi dan Tantangan Fiskal
Pemerintah provinsi juga harus menyiapkan payung hukum melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah, dengan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, agar program prioritas memiliki dasar hukum yang jelas.
Salah satu penyesuaian terjadi pada program bantuan pendidikan gratis. Terminologi Gratispol disesuaikan menjadi bantuan pendidikan gratis agar sejalan dengan regulasi, termasuk penetapan kriteria penerima dan batasan berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
“Meski demikian, esensi program tetap sama, yakni membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi putra-putri Kalimantan Timur,” jelas Sri Wahyuni.
Pada tahun pertama, bantuan pendidikan gratis telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kaltim, termasuk dukungan pembiayaan UKT sesuai batas yang ditetapkan. Capaian lain meliputi seragam sekolah gratis, penguatan BOS daerah, bantuan administrasi kepemilikan rumah, internet desa, hingga program perjalanan religi yang hampir seluruhnya terealisasi.
Namun demikian, tantangan fiskal dan dinamika dana transfer ke daerah turut memengaruhi ruang pembiayaan program. Pemerintah provinsi harus melakukan prioritisasi anggaran tanpa mengurangi substansi janji politik.
“Di birokrasi pasti ada penyesuaian dan rambu-rambu. Namun esensi dari janji politik itu tidak berubah,” tegasnya. (Pemprov Kaltim)