Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Pemerintah Tuntaskan Kendala Perizinan Usaha
SOALRAKYAT.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memimpin sidang aduan kanal debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Jumat (6/2/2026). Sidang ini menghadirkan pihak pelapor serta perwakilan kementerian dan lembaga (K/L) terkait guna menuntaskan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Sidang perdana membahas aduan dari apoteker independen berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diwakili oleh Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI). Dalam forum tersebut, GAPAI menyampaikan sejumlah permasalahan perizinan yang dinilai memberatkan, antara lain terkait pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), serta Izin Apotek.
Melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, sidang menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi apotek berskala UMKM. Kesepakatan tersebut mencakup penambahan fitur pemutakhiran data pada sistem perizinan guna mempermudah proses perpanjangan izin apotek, serta penetapan standar harga dan standar waktu penyelesaian SLF yang lebih pasti, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha kecil.
Agenda sidang selanjutnya membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha dalam mendukung implementasi program Bioethanol. Kementerian dan lembaga terkait sepakat melakukan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sementara itu, Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, melaporkan bahwa hingga 6 Februari 2026, Satgas P2SP telah menerima total 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 60 laporan masih dalam proses penanganan, 4 laporan telah diselesaikan, dan 12 laporan dikembalikan kepada pelapor untuk perbaikan dokumen.
Melalui mekanisme sidang debottlenecking, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi nasional serta mempercepat penyelesaian berbagai hambatan struktural yang dihadapi dunia usaha. Dengan penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis kendala investasi dapat ditangani secara lebih efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Kemenkeu RI)