Belanja Negara Awal 2026 Tumbuh 25,7 Persen, APBN Ekspansif Dorong Pertumbuhan
SOALRAKYAT.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan kinerja APBN yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Akselerasi ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.
Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp131,9 triliun, peningkatan signifikan terjadi pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang.
Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun. Kenaikan ini dipicu percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I yang dimulai sejak Januari.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatatkan realisasi sebesar Rp19,5 triliun pada Januari 2026, jauh meningkat dibanding Januari 2025 yang baru mencapai Rp45 miliar. Hingga 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru serta revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun pada 2026.
Sementara itu, di bidang infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu Rp434,8 triliun dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan konektivitas.
Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 guna penyerapan gabah dan beras petani.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga mencapai Rp95,3 triliun. Khusus wilayah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran serta menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.
“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tutup Wamenkeu Suahasil. (dm/al)